Salahkan Saja Partainya…. (1)

Banyaknya para wakil rakyat yang tersandung masalah hukum membuat satu pertanyaan besar dalam pikiran saya, kenapa bisa terjadi..?? Awalnya saya pikir itu hal yang wajar, karena ada perubahan gaya hidup yang cukup besar dari dalam diri para anggota dewan ini. Mungkin.. Yang semula berpenghasilan pas-pasan mendadak saja berlebihan, yang semula segala sesuatu terasa sulit dan diurus sendiri mendadak saja jadi serba mudah dan tahu beres. Istilahnya mereka ini terserang power syndrom. Hingga tanpa atau mungkin sangat disadari, mereka terbuai dan terlena dengan situasi seperti itu dan mereka berpikir ingin menikmati semuanya itu seorang diri. Karena “kapan lagi mereka bisa seperti itu kalau bukan saat menjabat sebagai anggota dewan”..? Saat masyarakat meminta pertanggung jawaban atas janji politik yang mungkin sempat mereka tebar, dengan mudahnya mereka akan berpikir “kalian kan bukan tim sukses saya..” dengan kata lain (mungkin) “suara kalian kan sudah saya beli pada saat masa kampanye, jadi ya sudahlah…”

Memang tidak semua anggota dewan seperti yang saya paparkan di atas, banyak juga anggota dewan yang benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat, banyak juga anggota dewan yang sukses memakmurkan “daeah pemilihan”nya.. Tapi memang jumlahnya tak sebanding dengan mereka yang menjadi anggota dewan karena ada modus lain. Misalnya, jadi anggota dewan karena ingin punya penghasilan besar, atau jadi anggota dewan karena ingin punya predikat “pejabat”, dan lain sebagainya.

Kalau modusnya seperti itu ya wajar saja kalau banyak dari mereka terjerat kasus selama masa jabatannya itu. Lalu kalau sudah begini siapa yang salah..?

Partai politik adalah pencetak para anggota dewan, tanpa partai politik tidak mungkin ada anggota dewan, setidaknya begitulah sistemnya dari jaman dulu hingga sekarang. Jadi menurut saya, ketika ada salah satu anggota dewan, entah itu tingkat pusat, provinsi, ataupun daerah tingkat II yang bermasalah dengan hukum ataupun dengan etika moral, maka selain menghukum orangnya hukum jugalah partainya. Dengan begitu partai politik akan lebih selektif lagi dalam mancari kader yang tepat untuk dijadikan anggota dewan. Dan masyarakat pun akan semakin pintar dalam memilih partai dan kadernya yang akan mereka pilih dalam masa kampanye pileg. Semakin banyak catatan minus yang disandang partai yang kadernya bermasalah maka akan semakin minus juga jumlah masyarakat yang akan memilihnya. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara supaya pemerintah bisa meminimalisasikan lagi jumlah partai yang kalau menurut saya sampai saat ini masih “kebanyakan”..

sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/11/24/salahkan-saja-partainya....-1-613793.html