SBY dan partai di ujung Kekuasaan (sumber: antarafoto.com & jalansatusatu.file)
Demokrat mungkin sudah saatnya masuk pada transisi masa kejayaan, partai yang hanya dipersiapkan untuk merasakan kekuasaan kini harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa dukungan terhadap partai ini sudah tidak bergelimang seperti ketika partai ini muncul sebagai kuda hitam pada pemilu 2004 disusul dengan kejayaan di 2009, kini partai berlambang mercy ini harus tersungkur dengan kemerosotan kepercayaan publik yang berakibat turunnya tingkat elektabilitas partai ini.
Hasil survey yang dirilis oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 12 September hingga 5 Oktober 20013 elektabilitas Demokrat jatuh hingga diangka 9,8 persen, angka yang terus merosot paska partai ini dibelit oleh kadernya yang terus bermasalah dengan hukum, terhitung dari munculnya kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum partai Demokrat Nazaruddin, pada bukan Juni 2011 elektabilitas Demokrat sudah jatuh diangka 15,7 persen, turun lebih kurang 5 persen dari hasil pemilu 2009 yang menempatkan Demokrat dipuncak dengan angka sekitar 20 persen (sumber: kompas.com).
Tergerusnya elektabilitas yang awalnya disangkal oleh Demokrat dengan pandangan bahwa hasil survey adalah bentuk propaganda media untuk menjatuhkan kredibilitas Demokrat dimata publik, tapi kini Demokrat terpaksa harus menerima kenyataan bahwa partai ini sudah tidak mendapat simpati positif dari masyarakat, kenyataan yang terasa pahit bagi yang berada dilingkaran Demokrat terutama para pemegang kepentingan, orang-orang yang selama ini bagai benalu terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Demokrat.
Usaha Demokrat untuk mendongkrak kepercayaan publik bagai menabrak tembok tinggi yang sudah susah ditembus, kepercayaan yang menjadi dasar sentimen positif publik terhadap Demokrat kini sudah susah diraih, pembenahan yang dilakukan Demokrat setelah partai ini dilanda badai korupsi yang menjerat kadernya serasa hambar, pembenahan yang di lakukan Demokrat terhadap internalnya dipandang publik setengah hati, tidak ada ketegasan yang dilakukan Demokrat pada saat menghadapi kadernya yang bermasalah.
Bahkan Konvensi yang diadakan oleh Demokrat untuk mencari capres yang akan diusung serasa tidak ada gaungnya di mata masyarakat, Konvensi yang diharapkan bisa menarik perhatian publik akhirnya harus tenggelam dengan pemberitaan lain yang dipandang oleh masyarakat lebih penting, Konvensi yang dipandang sebagai sistem terbuka dalam menentukan Calon Presiden diharapkan bisa memberikan pandangan positif masyarakat terhadap semangat demokrasi yang ingin diperlihatkan oleh partai Demokrat itupun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan jika melihat hasil survey yang dirilis oleh lembaga survey LSI besar kemungkinan akan terjadi koreksi terhadap Capres yang akan diusung oleh Demokrat, persentase yang kurang menguntungan jika Demokrat merasa mampu mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, persentase yang menempatkan Demokrat sebagai partai papan tengah tentu tidak bisa dengan leluasa menetapkan siapa Capres yang akan diusung oleh partai koalisi, Demokrat juga tidak bisa berharap partai-partai yang sekarang masih sedikit loyal dalam koalisinya PAN, PKB dan PPP masih tetap loyal ketika melihat hasil pemilu legislatif di 2014, apalagi jika Demokrat masih mengalami penurunan dari 9,8 persen.
Konvensi yang menelan biaya tidak sedikit ini besar kemungkinan akan menjadi produk yang mubazir atau percuma, apalagi jika Demokrat tidak bisa menahan banjir politik negatif yang akan dihadapi pada pemilu 2014, maka bisa dipastikan Demokrat harus rela membagi kue kekuasaan yang selama ini menaungi partai ini, Demokrat harus merelakan Capres yang akan diusung terkoreksi oleh partai koalisi lainnya, berbagi kepentingan dengan partai politik lainnya.
Banyak hal yang menjadi faktor partai penguasa ini harus terlempar ke partai papan tengah, ketidak mampuan Demokrat menyelesaikan konflik diinternal partai itu sendirilah yang juga menjadi faktor merosotnya elektabilitas Demokrat selain pemberitaan atas kasus-kasus korupsi yang mendera kadernya, partai yang tidak memiliki Ideologi kuat ini sangat ringkih ketika harus dihadapkan dengan soliditas antara kader partai, partai yang hanya berproses berdasarkan kepentingan-kepentingan pragmatis tidak akan kuat menghadapi badai yang saat ini menerjang partai ini.
Pembagian kue kekuasaanlah yang mendasari partai ini bisa menjadi salah satu partai besar di Indonesia, ketika kekuasaan itu sudah berakhir maka bisa dipastikan tidak ada lagi kepentingan yang bisa dimanfaatkan, partai Demokrat adalah contoh partai instan yang tidak memiliki kekuatan pondasi sehingga mudah digusur oleh kepentingan-kepentingan yang melingkari ketika partai ini berkuasa, kekuasaan yang akan segera berakhir ketika SBY selesai masa jabatannya sebagai presiden.
Pembelajaran yang bisa dipetik ketika kekuasaan dengan cara pragmatis menjadi faktor dominan berpolitik maka itu akan bersifat sementara, suatu dasar pola yang sudah seharusnya dirubah, kekuasaan dengan cara pragmatis bukanlah prinsip dasar politik negeri ini, kemakmuran dengan cara demokrasi yang seharusnya dijadikan prinsip dasar berpolitik.
-Jalan Satu Satu-
0 komentar:
Posting Komentar