Kepentingan adalah segalanya dalam kancah perpolitikan Indonesia, kepentingan pribadi, oraganisasi, golongan dan agama merupakan harga mati yang harus dipertahankan oleh para politisi. Kepentingan seringkali membutakan mata dan hati mereka, tidak lagi memandang benar atau salah, yang terpenting adalah kepentingan mereka, bagaimana suatu kebijakan itu mengguntungkan pihak-pihaknya. Mereka bergerak, berteriak, bertindak atas nama kelompok, sangat sedikit yang melakukannya atas nama rakyat.
Kepentingan tanpa mempedulikan kebenaran akan sangat berbahaya, menyebabkan perilaku-perilaku menyimpang, contohnya nepotisme. Karena nepotisme terjadi banyak dinasti politik. Dinasti Ratu Atut terjadi di Provinsi Banten, banyak anggota keluarga Ratu Atut yang menjadi pejabat di daerah-daerah Banten. Tetapi saat dinasti politik sang gubernur dikritik, bahwa dinasti politik merupakan hal yang salah, Ratu Atut beserta jajaranya membantah tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Kenapa? Karena itu kepentingan keluarganya, kepentingan politiknya. Padahal telah banyak ditemukan bukti bahwa dinasti Ratu Atut menyimpang, memperkaya diri dan keluarga, proyek-proyek di Banten banyak dikerjakan oleh perusahaan pihak-pihak yang berkaitan dengan keluarga Atut.
Dinasti SBY juga ditemukan di Partai Demokrat, SBY yang menjabat ketua umum partai, sedangkan putranya Edhie Baskoro menjabat sekretaris jendral, dua posisi paling vital dipegang oleh ayah dan anak. Selain itu juga ada adik dari ibu negara Ani Yudhoyono yang sekarang menjadi salah satu capres di konvensi Partai Demokrat. Kepentingan yang di usung Promono Edhie sebagai capres dari Demokrat untuk melanjutkan kekuasaan dan melindungi orang-orang Cikeas dari semua masalah yang melanggar hukum, seperti melindungi Ibas dari kasus wisma atlet Hambalang. Bahkan kantor setgab yang seharusnya digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang digagas oleh partai-partai koalisi digunakan untuk pos pemenangan Pramono Edhie. Untuk kepentingan keluarga Cikeas.
Kemudian berkaitan dengan spekulasi mengalirnya uang dari kasus wisma atlit Hambalang ke kongres Demokrat, kader-kader partai langsung membantah, ada yang menyangkal uang itu tidak pernah mengalir sama sekali, ada juga yang membantah kalau uang itu hanya mengalir ke pihak-pihak tertentu partai saja. Semua elit Demokrat tidak mau golongannya terusik dan terseret kasus, takut kalau electabilitas partainya di lembaga survei menjadi lebih buruk.
Berkaitan dengan kasus Akil Mochtar, mantan Ketua MK itu tertangkap tangan menerima suap. Kasus Akil Mochtar menyeret nama partai Golkar karena Akil pernah menjadi politisi Golkar. Salah satu kader Golkar, Bambang Soesatyo menilai bahwa ada unsur politis dari penangkapan tersebut, dan berbau kriminalisasi yang dilakukan pihak istana. Kemudian posisi Akil digantikan oleh Hamdan Zoelfa, mantan politisi Partai Bulan Bintang (PBB), dan adik dari Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB), Yusron dijadikan SBY sebagai duta besar untuk Jepang. Ada apakah? Sehingga PBB (secara tidak langsung) mendapatkan keuntungan dari kasus Akil. Apakah untuk menutup mulut Yusril yang biasanya bersuara lantang mengkritik SBY, terutama tentang terlibatnya Ibas dalam Hambalang? Beredar juga spekulasi adanya pertemuan antara Yusril dan SBY yang menghasilkan deal-dealan menyelamatkan Ibas, kekuasaan SBY, membungkam Yusril dan menguntungkan PBB. Yusril membenarkan danya pertemuan dan pembahasan tentang Ibas, tetapi tidak ada deal-dealan.
Itu merupakan beberapa contoh politisi yang berteriak dan bertindak menurut kepentingan dan masih banyak contoh lainnya. Seharusnya kebenaran itu tidak berdasarkan kepentingan kelompok, tapi kebenaran itu berdasarkan azas dan nilai-nilainya. Semoga pola pikir yang mengutamakan kepentingan bisa diubah dari politisi-politisi negeri ini dan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik lagi.
0 komentar:
Posting Komentar