Bawono Kumoro, Peneliti Politik The Habibie Center
Konsistensi elite-elite politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kasus dugaan skandal dana talangan (bailout) Bank Century patut dipertanyakan. Mereka tiada henti melakukan politisasi terhadap kasus tersebut.
Kali ini politisasi itu dilakukan dengan mengecam pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono di kantor wakil presiden pada Sabtu (23/11) lalu. Salah seorang anggota tim pengawas kasus dugaan skandal bailout Bank Century, Bambang Soesatyo, melihat pemeriksaan di kantor wakil presiden tersebut sebagai bentuk pengistimewaan terhadap Boediono. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk diskriminasi karena bukan dilakukan di kantor KPK sebagaimana lazim dilakukan.
Boediono sendiri dalam konferesi pers setelah pemeriksaan KPK membantah anggapan itu. Pemeriksaan dilakukan di kantor wakil presiden karena atas dasar pertimbangan logistik semata. Jabatan sebagai wakil presiden mengharuskan Boediono bepergian dengan protokoler kenegaraan dan sterilisasi tempat tujuan. Hal itu dirasakan berpotensi mengganggu suasana di kantor KPK jika pemeriksaan dilakukan di sana. Sebuah alasan cukup logis untuk dapat diterima akal sehat.
Politisasi
Pascapenahanan mantan deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, kasus dugaan skandal bailout Bank Centruy memang kembali menghangat. Seiring dengan hal itu politisasi sejumlah elite politik terhadap kasus ini pun kembali mengalir deras sebagaimana dipaparkan di atas.
Sebelum ini politisasi terhadap kasus dugaan skandal bailout Bank Century juga pernah dilakukan dengan memanfaatkan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Setelah Anas berhenti dari jabatan ketua umum Partai Demokrat pasca ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, tim pengawas kasus dugaan skandal bailout Bank Century mencoba menggali informasi dari mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut. Anas diasumsikan memiliki informasi-informasi penting mengenai kasus dugaan skandal bailout Bank Century karena pernah menjadi bagian terdalam dari lingkaran kekuasaan
Sesungguhnya para elite politik DPR yang tergabung dalam tim pengawas kasus dugaan skandal bailout Bank Century tidak perlu melakukan politisasi terhadap kasus tersebut mengingat telah diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti secara hukum. Campur tangan sejumlah elite politik DPR justru akan membuat keruh penanganan kasus tersebut sehingga berpotensi membingungkan publik.
Karena itu, tidak berlebihan jika muncul penilaian jika politisasi kasus dugaan skandal bailout Bank Century yang dilakukan para elite politik di DPR tidak lebih dari sekadar mencari sensasi politik dan melakukan pengalihan isu. Apalagi jika kita melihat realitas dalam beberapa tahun terakhir para tersangka kasus korupsi didominasi oleh elite-elite politik di DPR.
Bahkan, belakangan mulai terungkap keterlibatan sejumlah elite politik DPR dalam kasus Simulator SIM dengan terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo. Dalam kesaksian di muka persidangan beberapa pekan lalu, AKBP Teddy Rusmawan mengakui pernah diperintahkan Irjen Djoko Susilo untuk menyerahkan uang senilai Rp 4 miliar kepada sejumlah anggota badan anggaran DPR yang dikoordinir mantan anggota Komisi III DPR, Muhammad Nazaruddin. Mantan ketua panitia pengadaan barang dan jasa itu juga mengaku bertemu dengan sejumlah legislator antara lain Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmon Mahesa, dan Herman Heri.
Berpijak dari hal itu, dapat dipahami jika saat ini para elite politik DPR terlihat sangat bernafsu untuk melambungkan (kembali) isu kasus dugaan skandal bailout Bank Century. kasus dugaan skandal bailout Bank Century sedang coba digunakan sebagai senjata untuk menyerang figur tertentu.
Agaknya mereka masih penasaran untuk menjadikan wakil presiden Boediono dan mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai tersangka. Kedua orang itu dianggap memiliki peran dan bertanggung jawab dalam proses bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Ketika itu Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Sedangkan Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai menteri keuangan sekaligus ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sejumlah pihak menuding ada kongkalikong antara kedua orang tersebut selaku pengambil kebijakan dengan para pemegang saham Bank Century.
Pencitraan Jelang 2014
Patut dicurigai isu kasus dugaan skandal bailout Bank Century hendak dijadikan sebagai alat pencitraan oleh sejumlah elite politik menjelang pemilihan umum tahun 2014. Dengan melambungkan (kembali) isu kasus dugaan skandal bailout Bank Century mereka berharap dapat menuai simpati dan dukungan publik sehingga mendapatkan insentif elektoral di hari pencoblosan nanti.
Jika benar memiliki niat sungguh-sungguh terhadap penuntasan hukum kasus dugaan skandal bailout Bank Century, elite-elite politik DPR di tim pengawas tidak perlu sibuk melakukan berbagai manuver dan politisasi. Campur tangan mereka hanya akan membuat keruh penanganan kasus dugaan skandal bailout Bank Century. Tim pengawas kasus dugaan skandal bailout Bank Century cukup mengawasi saja kinerja KPK dalam penanganan kasus tersebut.
Mereka tidak dapat menekan dan memaksa KPK untuk mempercepat penuntasan kasus melalui penetapan tersangka terhadap Boediono dan Sri Mulyani Indrawati jika memang belum ditemukan bukti-bukti kuat. Bukan perkara mudah dan sederhana untuk membuktikan adanya niat jahat kedua orang tersebut dalam kebijakan pemberian bailout terhadap Bank Century.***
0 komentar:
Posting Komentar