sumber: http://static.guim.co.uk/sys-images/Media/Pix/pictures/2013/6/14/1371232401874/NSA-Prism-illustration-008.jpg
Di tengah isu penyadapan oleh Australia, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah justru melakukan lawatan ke Melbourne, Australia dalam upaya mempromosikan potensi investasi di Aceh di hadapan berbagai pengusaha di Australia.
Gubernur Zaini memaparkan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki perangkat regulasi khusus untuk mendukung investasi di Aceh. Keistimewaan itu antara lain berupa adanya perangkat perizinan terpadu, serta Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2010 yang mengizinkan Pemerintah Aceh bekerjasama secara langsung dengan lembaga atau badan di luar negeri.
(sumber: http://www.atjehtoday.com/content/read/1346#sthash.l3mkQtDU.dpuf).
Persoalannya, bukan agenda Gubernur yang salah. Promosi investasi Aceh memang sangat diperlukan untuk membangkitkan perekonomian rakyat Aceh yang tengah terpuruk. Namun demikian, di tengah ramainya isu penyadapan sejak awal November lalu, saya memperkirakan promosi Gubernur Aceh tersebut tidak akan berjalan efektif di saat hubungan kedua negara tengah memburuk.
Isu penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (Defense Signal Directorate-DSD) terhadap Presiden dan para pejabat Indonesia muncul setelah eks agen NSA Edward Snowden membocorkan rahasia kegiatan intelijen CIA dan counterparts-nya di media Australia Sydney Morning Herald, dimana dalam salah satu dokumen rahasia tersebut menyebutkan pada tahun 2009, Australia telah menggunakan kedutaannya di Jakarta dan fasilitas diplomatiknya untuk memata-matai Indonesia. (Sumber: http://www.pri.org/stories/2013-11-19/australias-spy-service-has-its-own-embarassing-moment-thanks-snowden). Isu ini kemudian kian memanas ketika Media lainnya di Australia, The Guardian memberitakan 3 hari lalu, bahwa badan Intelijen Australia telah melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY. Reaksi Presiden pun secara diplomatik cukup keras dengan memanggil Duta Besar Indonesia di Australia kembal ke tanah air. Dalam tingkatan diplomatik, reaksi ini terbilang cukup keras karena akan menggiring pada penurunan level hubungan diplomatik kedua negara.
Melihat situasi yang sedang berkembang saat ini, saya menilai hubungan kedua negara tengah berada pada titik nadir. Reaksi keras Pemerintah Indonesia pun diikuti dengan berbagai penghentian kerjasama di berbagai bidang. Contohnya di bidang pertahanan, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko menarik 5 pesawat tempur F-16 dari Darwin yang tengah mengikuti latihan bersama.
Dalam keadaan seperti ini, saya pun menyimpulkan langkah yang dilakukan oleh Gubernur Aceh untuk promosi investasi menjadi tidak efektif. Kepekaan dalam menilai situasi yang tengah berkembang sepertinya tidak menjadi pertimbangan Gubernur Aceh dalam mengambil keputusan. Namanya promosi, tentunya menjual daya tarik. Gubernur menjual daya tarik Aceh di tengah hubungan Australia-Indonesia yang kritis. Di sinilah saya agak bingung dengan Gubernur Aceh yang satu ini. Bohong jika ia tidak mempertimbangkan situasi yang sedang berkembang, tetapi pertanyaannya adalah kenapa Gubernur juga tetap “ngotot” ke Australia meskipun tahu bahwa “jualannya” itu tak akan efektif?
Aceh, senang atau tidak adalah bagian dari Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi di Indonesia tentu akan berpengaruh bagi daerah-daerah di Indonesia, termasuk Aceh. Oleh karenanya kepekaan dalam menilai situasi sangat diperlukan oleh para kepala daerah dan pengambil keputusan agar kebijakan yang muncul dapat berjalan efektif. Coba saja kita lihat bagaimana nantinya hasil promosi gubernur Aceh, rakyat tentunya akan menilai, apakah promosi ini akan semakin meningkatkan investasi di Aceh, atau promosi ini hanya bagian dari rencana “plesiran” dengan biaya rakyat?
Rafli Hasan
0 komentar:
Posting Komentar