Opini
MENAKAR MASA DEPAN PILKADA LANGSUNG
Kericuhan yang terjadi dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi tamparan bagi dunia peradilan di Indonesia. Rericuhan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Karena pada saat itu MK sedang melaksanakan sidang putusan sengketa Pilkada. Hal ini semakin menguatkan argumentasi bagi kelompok yang mengusulkan agar pemilihan Bupati atau walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilkada langsung seolah sudah menjadi pemandangan umum. Pengrusakan pemerintahan, pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran rumah warga yang berbeda pilihan politik seakan sudah menjadi berita sehari-hari. Jumlah kerugian materi bila dikalkulasi mungkin sudah mencapai ratusan milyar rupiah. Di tambah kehilangan nyawa, kehilangan orang yang kita cintai menjadikan Pilkada langsung seolah menjadi mimpi buruk dalam demokrasi di Negara kita.
Pilkada langsung dengan paragidma biaya tinggi memang sangat berpotensi menghadirkan kerusuhan dan tindakan koruptif. Kerusuhan biasanya dihadirkan oleh pihak yang kalah dalam Pilkada. Dana besar yang sudah mereka keluarkan menjadi penyebab mereka tidak bisa menerima kekalahan. Akibatnya mereka berani melakukan tindakan inkonstutisional demi mencapai tujuan. Seperti demo anarkis, pengrusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan dan tindakan lain yang sangat merugikan kepentingan masyarakat.
Pilkada berbiaya tinggi juga akan menghadirkan perilaku korupsi karena para pemenang pilkada akan berfikir bagaimana caranya agar modal besar yang telah mereka keluarkan dapat kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian setiap kebijakan yang diambil selalu dihitung dengan kalkulasi keuntungan pribadi bukan lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Maka tidak heran apabila sebagain besar kepala daerah yang dipilih lewat Pilkada langsung berurusan dengan kasus korupsi.
Namun apakah dengan banyaknya kemadharatan dalam Pilkada membuat kita pasrah dan mengembalikan kedaulatan ketangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) seperti ketika zaman orde baru. Padahal mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD cenderung akan menciptakan ketergantungan berlebihan dari kepala daerah terhadap DPRD. Akibatnya akan terjadi politik transaksional di tingkat elit dan masyarakat tidak akan mampu melakukan control. Dengan demikian praktek politik uang dan kolusi, baik dalam proses pemilihan kepala daerah maupun dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah tidak dapat dihindarkan.
Salah satu keunggulan pilkada langsung adalah akan adanya check and balances dari masyarakat terhadap kepala daerah. Masyarakat akan ikut mengawasi berjalannya roda pemerintahan karena masyarakat mengetahui secara langsung program apa saja yang telah dijanjikan pada saat kampanye. Apabila kepala daerah tidak memenuhi janji kampanyenya , maka rakyat dapat memberikan sanski politik yaitu dengan cara tidak akan di pilih lagi pada masa jabatan selanjutnya. Dengan demikian proses tawar menawar akan terjadi di tingkat bawah dan hal itu akan menguntungkan bagi rakyat daripada proses tawar-menawar tersebut hanya terjadi di tingkat elit karena hanya akan menguntungkan segelintir orang saja.
Pilkada lansung sejatinya harus dijadikan titik tolak untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat dengan jalan memilih pemimpin yang benar-benar peduli serta memiliki kemampuan yang memadai untuk memajukan daerahnya. Dengan demikian Pilkada langsung tidak hanya melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, tetapi memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak bagi masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan.
Pilkada langsung juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kadar demokrasi di suatu Negara. Semakin besar peranan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung, maka semakin tinggi kadar demokrasi yang ada di negera tersebut. Hal ini dapat dipahami karena hakekat daripada demokrasi adalah meletakan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Bila rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala daerahnya maka bisa dikatakan demokrasi yang dibangun hanyalah demokrasi semu.
Berangkat dari alasan itulah, maka sebaiknya Pilkada langsung tidak dihilangkan. Namun harus ada langkah-langkah konkrit untuk melakukan perbaikan. Perbaikan harus menyeluruh, mulai dari penyelenggara pemilu sampai kepada masyarakat umum sebagai pemegang hak suara. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat Pilkada langsung lebih berkualitas adalah :
- Pendidikan Politik Bagi Pemilih
Pendidikan politik pemilih mutlak harus dilakukan karena mereka yang akan menjadi aktor utama dalam menentukan pemimpin didaerahnya. Peran ini seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik. Partai politik dengan struktur yang ada dibawahnya harus mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih kandidat yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas untuk membangun daerah. Kesadaran akan bahaya politik uang (Money Politic) juga harus dibangun. Masalah ini bukan hanya menyangkut partai politik dan kandidat yang diusungnya, tetapi juga menyangkut masyarakat secara umum. Bagi partai politik, kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang akan sangat menguntungkan, karena partai politik dan kandidat yang diusungnya tidak perlu menghabiskan biaya yang sangat besar untuk “membeli” suara rakyat.Biasanya politik uang itu terjadi karena ada orang yang memberi dan ada pihak yang mau menerima.
Bagi masyarakat kesadaran untuk menolak politik uang akan memberikan keuntungan dan manfaat dalam jangka panjang. Karena kandidat terpilih tidak akan berorientasi untuk mengembalikan modal sebab kepala daerah tersebut tidak mengeluarkan moda besar untuk dapat dipilih oleh rakyat. Sehingga kepala daerah terpilih akan focus memikirkan nasib rakyatnya.
- Pola rekrutmen kandidat
Rekrutmen kandidat oleh partai politik sering kali hanya melihat faktor Kekayaan ( financial) dan kepopuleran semata. Pola rekrutmen seperti ini hanya akan menghadirkan calon pemimpin yang mempunyai visi seorang pengusaha. Artinya jabatan sebagai kepala daerah cenderung akan dimaknai sebagai jembatan untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib rakyat.
Partai harus lebih selektif dalam menjaring kandidat calon kepala daerah. Faktor integritas, kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing kandidat harus menjadi point utama untuk menentukan kandidat mana yang akan di usung oleh partai politik. Bila pola rekrutmen kandidat sudah diperbaiki, maka harapan akan adanya perbaikan nasib paska pilkada akan menjadi kenyataan.
- Penegakan Hukum
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada mutlak harus dilakukan. Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau lembaga peradilan. Aparat kepolisian harus tegas dan professional dalam menjaga stabilitas keamanan dalam proses Pilkada. Tindakan tegas bagi para perusuh harus dilakukan. Terutama bagi para aktor intelektualnya, sebab massa tidak akan bertindak sendirian tanpa adanya provokasi dan juga ada yang membiayai.
Selain itu lembaga peradilan juga harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai ada keputusan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Lembaga peradilan jangan dijadikan tempat untuk melegalkan ketidakadilan. Praktek uang dan jual beli putusan sudah saatnya diberantas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan harus segera dipulihkan agar kewibawaan lembaga tersebut tetap terjaga.
Bila ketiga hal itu sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kita patut optimis bahwa masa depan Pilkada langsung akan lebih cerah dari saat ini. Karena bagaimanapun Pilkada langsung adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijkan otonomi daerah yang menjadi salah satu tujuan reformasi. Oleh karena itu partisipasi dari seluruh stake holder sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan Pilkada langsung demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Penulis : J. Sukmahari
Pemerhati politik
0 komentar:
Posting Komentar