Oleh MUCH. KHOIRI
Siang ini (20/11) saya melihat televisi yang sedang menayangkan siaran resmi presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (Sby), terkait isu penyadapan sejumlah pejabat penting oleh Australia. Dengan siaran ini, ini bukanlah sekadar isu, namun sudah ditengarai lebih serius.
Sebagai presiden, Sby menyatakan tidak habis mengerti mengapa penyadapan telah dilakukan Australia. Menurut Sby, Indonesia dan Australia tidak berposisi sebagai lawan yang seharusnya tak perlu bagi Australia memata-matai gerak-gerik Indonesia. Kedua negara, selama ini, telah bekerja sebagai mitra, dalam berbagai bidang.
Sby merinci berbagai jenis kerjasama yang telah diimplementasikan antara kedua negara. Dalam dunia pendidikan, ada belasan ribu mahasiswa kita belajar di sana; tak lupa ada sejumlah universitas tempat mitra universitas di Indonesia. Demikian pun dalam dunia informasi, budaya, intelijen, latihan militer bersama, dan sebagainya.
Karena semua ini, Sby mengaku tidak mengerti mengapa Australia sampai melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat penting, termasuk setingkat menteri, Indonesia. Bagi Sby, seharusnya, dalam hubungan kerjasama itu, perlu dikembangkan kerjasama berbasis moral dan etika.
Siang ini saya menyaksikan ketegasan Sby. Kata-kata yang disampaikan begitu meyakinkan. Mimiknya juga menguatkan bahwa sikap resmi pemerintah RI tidaklah main-main. RI bahkan meminta penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia.
Tiga Butir Sikap
Sby menegaskan, pemerintah RI mengambil sikap resmi dalam tiga butir [ini hasil catatan saya]: Pertama, meminta penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia terhdap upaya penyadapan itu. Hari ini Sby meluncurkan surat resmi untuk permintaan itu. Setelah penjelasan dan sikap Australia datang, pemerintah RI akan mengambil sikap resmi berikutnya.
Kedua, presiden RI meminta jajarannya untuk melakukan review (kaji ulang) terhadap sejumlah kerjasama dengan Australia, di antaranya kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, latihan militer bersama, coordinated military operation, terorisme, dan lain-lain.
Ketiga, presiden RI mendesak penegasan protokol kerjasama antar kedua negara ke depan. Harus ada code of conduct yang mengikat, jelas, dan dijalankan dengan komitmen tinggi. Ini dimaksudkan agar tidak muncul standar ganda di kemudian hari.
Tiga butir di atas menunjukkan betapa pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi penyadapan—sesuatu yang sudah begitu gencar dibicarakan, diusulkan, dan bahkan diultimatum oleh berbagai lapisan masyarakat, lewat dunia maya. Apa yang dilakukan Australia telah melanggar azas kepatutan etika dan moral kerjasama; karena itu, mereka harus bertanggungjawab.
Dalam hari-hari ini berkembang kabar bahwa antar peretas (hacker) di antara kedua negara sudah mulai menggelar cyber war. Bahkan, menurut berita, sejumlah koneksitas sistem cyber kita terganggu, termasuk sistem online Garuda Indonesia. Para peretas kita juga melakukan hal yang sama. Mereka mendesak orang Australia gentleman dalam hal ini.
Karena itu, jika dicermati, pidato presiden Sby siang tadi merupakan jawaban sementara (baca: saat ini) atas respons masyarakat terhadap isu penyadapan tersebut. Masyarakat kita menuntut tanggung-jawab Australia. Dus, Sby berada dalam posisi pemihakan kepada masyarakat Indonesia; dan hal ini menjadi poin tersendiri secara sosial-politis.
Oleh karena itu, ketegasan Sby kali ini perlu diapresiasi dan dihargai secara proporsional. Apa pun tanggapan resmi pemerintah Australia nanti, pemerintah RI pastilah akan menanggapi balik terhadapnya—tentu saja, dibutuhkan dukungan dan doa masyarakat Indonesia. Di situlah ujian kembali bagi kapabilitas seorang Sby.***
0 komentar:
Posting Komentar