Penyadapan negara asing kepada Indonesia bukan hal baru. Maksudnya, soal data-data komunikasi dari petinggi negara saat ini, yang membuat hubungan regional RI-Australia panas, semestinya bukanlah hal baru. Menyadap negara lain, fakta bahwa intervensi asing sudah nyata. Mengambil kekayaan dari negara lain, secara ekonomi sudah ada intervensi. Bahkan Konsensi agen/antek juga menyumbang kekohohan dinasti.
Ide adanya negara ketika mengemuka, sampailah pada bagaimana suatu negara harus jaya, kemudian dikebiri lagi kedalam bentuk-bentuk hubungan, dari hubungan dalam rangka memperluas wilayah, sampai pada era kebangkitan pasar. Antara dilema dan keberpihakan. Menarik sekali menyimak semuanya yang terjadi akhir-akhir ini, dalam bentuk politik maupun ekonomi. Kokohnya regulasi dunia yang telah ada, tentu kembali pada apa yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan idealisme barat-timur.
Negara didunia berkumpul dalam dua farian ideologi. Sosialis-kapitalis. Satu pihak kepada Amerika sebagai pemimpin mereka. Lain pihak kepada Cina sebagai dukungan kedaulatan. Urgensi saat ini adalah, bagaimana kedua kubu saling serang, hanya demi mewujudkan keperkasaan sebagai kekuatan ampuh dalam mengendalikan dunia ini.
Pada praktiknya pun berbeda-beda, sayap kanan (kapitalis) cenderung merangkul hubungan mereka dengan negara lain dengan pola yang sudah sering ada. Pemberdayaan ekonomi, bantuan tunai berupa utang negara, intervensi sistem hukum (politik dan ekonomi). Agenda sayap kanan pun menuai jalan ke neraka. Kemiskinan, tragedi kemanusiaan meningkat. Revolusi menjadi pilihan bagi kebuntuan sekaligus jalur mengeluarkan diri dari keterikatan kelompok tertentu pada farian ideologi dunia saat ini.
Indonesia
Pada kasus sadap akhir-akhir ini ada yang baru dari upaya mementingkan hakikat sebuah negara. Dari segala yang mencuat; opini, tafsir, pendapat dari berbagai kalangan tentang politik sadap, pernyataan berikut lebih ideologis, dan mendasar dari segala upaya pengalihan isu sitematis antara pemangku kepentingan modal dengan mereka yang benar-benar memihak kedaulatan negara sendiri.
Asumsi dari penadapan, secara ekonomi punya cerita. Adanya dukungan modal yang cukup banyak kepada Indonesia, yang digelontorkan oleh pihak Cina akhir-akhir ini, bikin kubu kapitalis terusik. Taruh saja Cina menanam modal ke Papua senilai 69 Trilyun. Begitu juga dengan sejumlah investor dari Cina yang kerap menguasai sebagian investasi dalam negeri. Kenaikan pajak yang dilakukan sebagian perusahaan Cina lebih besar nilainya daripada perusahaan Amerika. British Gas di Bintuni Papua yang saham besar milik Cina, justru kasi pajak 20 persen ke negara. Sedangkan Freeport masih tetap kecilkan pajak dengan 1 persen.
Sementara peningkatan kapasitas kubu sayap kanan-kiri pun mengemuka dibalik resistensi pasar bebas Asia/Pasifik tahun 2015 mendatang. Adanya pendidiran dua zona dagang oleh kubu sosialis dan pro kapitalis, mengkrucut pada pilihan, bagaimana sebuah negara kawasan harus berpihak. Sepertinya, gerbong Amerika mendapat tantangan dari upaya mendirikan Trans Pasifik Parthership (TPP). Sedangkan Cina melalui rival mereka, gabung kedalam Melanesian Spearhead Groub (MSG). Indonesia adalah negara strategis bagi Amerika di kawasan Pasifik.
Dengan demikian, kontrol kuat kepada Indonesia terus dilakukan. Dengan cara apapun, melalui regulasi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia terus ditekan menyelesaikan pelanggaran ham dari Papua dan daerah lainnya. Dari persoalan kebijakan negara dibidang birokrasi, pemekaran daerah dan institusi terus dilakukan, dengan tujuan, ada ruang bagi kapitalis untuk mendapatkan tanah dan usaha mereka.
Reaksi Agen/Antek
Panasnya hubungan RI-Australia memang bukan hal baru. Malah lebih nyata sekarang, ada pengurangan hubungan kerjasama. Kepanasan ini tidak saja mencuat begitu saja, tetapi ada skenario dari mereka yang terbagi dalam dua fase dukungan, pro sosialis dan pro kapitalis. Kubu pro Amerika, memandang kasus ini sebagai bagian kunci agar persoalan skandal bank Century yang melilit kekuasaan yang berkuasa saat ini, agar tidak lagi diteruskan demi mengamankan antek-antek neolib di Indonesia. Kubu ini kemudian menempatkan KPK sebagai kaki tangan pihak-pihak yang mencoba menyandera kekuatan Amerika di Indonesia.
Sementara pandangan kiri, problem penyadapan hanya cara baku tipu demi mengalihkan isu semata. Ketika skandal bank century berujung pada pemenjaraan aktor Amerika di Indonesia, Australia sebagai rival Amerika membuat ulah, seolah olah seperti itu agar publik Indonesia berbalik perhatian dari sorotan perampokan uang negara yang dilakukan elit tertentu.
Ketemulah mereka ini (pro kanan maupun kiri) di Indonesia. Keduanya pakai UU negara sebagai rujukan argumentasi. Dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal. Apalagi, mereka yang telah kenyang dengan dukungan donor asing, mau tidak mau terus berupaya, melakukan apa saja (propaganda tentunya), agar negara Indonesia tidak boleh memutuskan diri dari cengkraman kapitalis. Celah tersebut menjadi lebar dengan geliryanya sejumlah orang-orang yang menjalankan agenda berbagai lembaga asing di Indonesia. Berupa NGO, ormas, partai politik, kementerian, masyarakat adat, kaum muda dan masih banyak lagi, kakitangan barat di Indonesia. Bagaimana dengan nasib orang-orang pasif yang tidak mau menyumbangkan ide melalui median lain bahkan media warga (kompasiana)?
0 komentar:
Posting Komentar